DalamPasal 24 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, disebutkan bahwa "Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.". StafAhli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan. "Itu [penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21] berbarengan dengan implementasi coretax. PajakPenghasilan yang terutang: 25% x Rp,00 = Rp 500.000.000,-. Baca Juga: Penjelasan serta Contoh Soal PPH Pasal 21 dan Jawabannya. Itulah contoh soal PPh Badan lengkap dengan cara penyelesaiannya. Semoga penjelasan di atas bermanfaat sebagai bahan belajar dalam menghitung pajak sebuah badan. (MZM) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Tanggal Ditetapkan. Kam, 29 Sep 2016. File. PER-16 SALINAN.pdf. 82188 kali dilihat. Live Chat DJP. CaraMembedakan PPh 25 dan PPh 29 ( SPT Tahunan PPh pasal 25/29 ) Jika dilihat secara peraturan perundang-undangan perpajakan, PPh 25 dan PPh 29 hanya istilah yang menggambarkan Pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengaturnya. PPh pasal 25 berarti jenis setoran atau kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 UU PPh. ModulPPh Pasal 22 dan Pasal 23. Bydtbtyn Tmnuytmiuyt. Download Free PDF View PDF. MODUL PERPAJAKAN 3EB 2013- (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 TERUTANG SERTA PEMBAYARAN DAN PELAPORANNYA KE KAS NEGARA PADA CV. JAYA TAMBANG MAS PALEMBANG. MAKALAH PERPAJAKAN 2 MATERI 5 TENTANG PERHITUNGAN PPh PASAL 22. Dista Anggini_C1C020107. PPhPasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor oleh. importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal. 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka Memintadan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala. 22.500,00. PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut Pilih topik pertanyaan di bawah ini untuk mulai mengobrol dengan agen yang tersedia. Pilih Jenis Pertanyaan. 16PMK.03/2016.Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menunjukkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh 1 Revaluasi aset tetap harus mendapatkan persetujuan dirjen pajak terlebih dahulu. 2. Penjualan aset yang direvaluasi akan dikenakan PPh final atas selisih terakhir. Contoh perhitungan PPh pasal 19 untuk ketentuan ini ialah dikurangi 10 % atau 25%-10 % = 15 % yang dikalikan dengan selisih lebih aset tersebut. 3. BnXX3wf.